Kawalkaltim.com | KUTAI BARAT — Pasar bukan hanya tempat barang berpindah tangan. Di balik meja dagangan, timbangan dan keranjang belanja, ada kehidupan yang sedang dipertaruhkan setiap hari. Bagi pedagang kecil, modal adalah napas; ketika napas itu tersendat, roda usaha pun perlahan kehilangan putaran.
Persoalan itulah yang mencuat ketika Partai Demokrat Kutai Barat turun langsung ke Pasar Barong Tongkok, Jumat (21/8/2026), dalam rangka menjelang HUT ke-25 Partai Demokrat bertajuk “Langit Biru” sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat, Noratim, bersama dua anggota DPRD Kutai Barat dari Partai Demokrat, Ardianus, S.Pd. dan Meni Debora, S.Sos., berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM untuk mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan modal menjadi salah satu keluhan yang mencuat. Sejumlah pelaku UMKM disebut belum mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah.
“Jadi, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah terhadap masyarakat, termasuk kelompok UMKM. Tadi kami juga bertanya kepada pelaku UMKM dan mereka menyampaikan bahwa belum mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Ini sangat kami sayangkan,” ujar Noratim saat di wawancarai oleh Media Kawalkaltim.com, Jum’at (21/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Noratim mengatakan anggota DPRD dari Demokrat akan membantu meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah.
“Nanti anggota DPRD dari Demokrat akan membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. Tetapi kami juga berharap masyarakat bekerja sama dengan kami. Tanpa adanya usulan dari masyarakat dan pelaku UMKM, anggota DPRD tidak akan mengetahui secara langsung persoalan yang harus disampaikan kepada pemerintah,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian pedagang ketika mencari modal melalui pihak tertentu.
“Tadi mereka menyampaikan bahwa ketika ingin meminjam uang melalui pihak tertentu, bunganya bisa mencapai 20 persen dalam waktu tertentu,” ungkapnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Barat, Noratim, saat memberikan keterangan kepada awak media dalam rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pelaku UMKM di Kutai Barat, Jumat (21/8/2026). (Dok.KawalKaltim.com/AminYS)
Menurut Noratim, beban tersebut sangat berat bagi pedagang kecil, terutama mereka yang menjual barang yang mudah rusak.
“Kalau pedagang sayur harus membayar bunga sebesar itu, tentu sangat berat. Barang dagangan seperti sayur memiliki risiko cepat rusak. Tiga hari tidak terjual, sayuran sudah layu dan pembeli tentu mencari barang yang masih segar,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan skema permodalan yang lebih ringan dan sesuai regulasi.
“Karena itu, saya meminta pemerintah turun tangan. Kalau memang regulasinya memungkinkan, pemerintah harus membantu,” tegasnya.
Noratim bahkan menyebut kemungkinan pengalokasian anggaran daerah untuk pengembangan UMKM.
“Misalnya dialokasikan Rp10 miliar untuk membantu pengembangan UMKM. Saya yakin kalau pemerintah membantu secara tepat, usaha masyarakat akan berkembang,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan kepada pemerintah maupun DPRD.
Pada akhirnya, persoalan modal tidak berhenti pada angka pinjaman dan besaran bunga. Di balik angka itu ada pedagang yang harus membeli stok, keluarga yang harus diberi makan, dan usaha kecil yang harus dipertahankan agar tidak tumbang.
Pasar mengajarkan satu hal sederhana: ekonomi daerah tidak hanya dibangun dari angka besar dalam APBD, tetapi juga dari tangan-tangan kecil yang setiap pagi membuka lapak dan berharap dagangannya laku.
Kini, keluhan para pedagang telah disampaikan. Tinggal bagaimana suara dari balik meja dagangan itu bergerak menuju meja kebijakan.
KawalKaltim.com — Mengawal Fakta, Menyuarakan Aspirasi, Menjaga Kepentingan Publik.
Penulis : Amin YS
Editor : Annanda
