KAWALKALTIM.COM, SENDAWAR โ Di sebuah rumah yang dibangun untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, seharusnya setiap batu bata kepercayaan publik berdiri kokoh menopang keselamatan bersama. Namun ketika muncul dugaan bahwa sebagian fondasi itu mulai retak oleh penyimpangan, aparat penegak hukum pun turun tangan untuk memastikan apakah celah tersebut benar-benar ada atau hanya bayang-bayang kecurigaan.
Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat, Selasa (9/6/2026). Langkah tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2024 di lingkungan instansi tersebut.
Penggeledahan berlangsung sejak pukul 09.45 WITA hingga sekitar pukul 12.30 WITA. Aktivitas penyidik yang berlangsung selama hampir tiga jam itu menarik perhatian pegawai maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan kantor BPBD.
Sedikitnya delapan hingga sepuluh personel Tipikor terlihat melakukan pemeriksaan intensif di lantai dua gedung. Selama proses berlangsung, akses menuju lantai tersebut ditutup sementara. Para pegawai hanya diperkenankan beraktivitas di lantai dasar dan area sekitar kantor hingga penyidik menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan.
Usai penggeledahan, petugas terlihat membawa sejumlah dokumen dan barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Barang-barang yang diamankan terdiri dari dua boks berukuran besar, satu koper, serta satu dus yang kemudian dibawa ke Mapolres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kasat Reskrim Polres Kutai Barat AKP Khairul Umam melalui Kanit Tipikor Aiptu M. Daud membenarkan pelaksanaan penggeledahan tersebut.
“Kurang lebih tiga jam kami melakukan penggeledahan di lantai dua Kantor BPBD. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan telah kami amankan,” ujar Daud kepada wartawan.
Menurutnya, fokus penyidikan saat ini mengarah pada penggunaan anggaran tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas.
Meski demikian, pihak kepolisian belum membuka secara rinci keseluruhan materi penyidikan yang sedang didalami.
“Belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun tentu ada pihak-pihak yang menjadi fokus penyidikan kami. Salah satunya berkaitan dengan perjalanan dinas, tetapi untuk detailnya belum bisa kami sampaikan saat ini,” katanya.
Penyidik juga mengindikasikan adanya potensi kerugian negara dengan nilai yang tidak kecil. Untuk memastikan besaran kerugian tersebut, Polres Kutai Barat akan berkoordinasi dengan auditor negara, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebelum penggeledahan dilakukan, sejumlah pejabat dan pihak terkait diketahui telah dimintai keterangan oleh penyidik. Hasil audit nantinya akan menjadi salah satu landasan utama dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
“Setelah hasil audit keluar, baru akan dilakukan penetapan tersangka. Perkembangan penyidikan akan kami sampaikan kepada publik dan media,” tegas Daud.
Penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum tengah menelusuri secara serius dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan BPBD Kutai Barat. Di tengah upaya tersebut, publik menaruh harapan agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Sebab ketika anggaran yang seharusnya menjadi perahu penyelamat masyarakat justru diduga dibelokkan dari jalurnya, maka bahaya itu tidak hanya menggerogoti angka-angka dalam laporan keuangan. Ia dapat menjelma menjadi luka yang mengikis kepercayaan publik, merayap diam-diam di balik meja birokrasi, lalu mengetuk pintu pelayanan yang semestinya hadir untuk rakyat.
Dan ironisnya, di negeri yang begitu sering menggaungkan pentingnya tata kelola yang bersih, dugaan penyimpangan anggaran masih kerap muncul layaknya tamu lama yang seolah tak pernah benar-benar kehilangan alamat. Karena itu, publik kini menunggu hasil audit dan keberanian penegakan hukum untuk menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang diamankan itu hanya kesalahan administrasi, atau justru jejak yang mengarah pada penyalahgunaan kepercayaan rakyat.
