KAWALKALTIM.COM – Ada kisah tentang para pembangun jembatan yang telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi justru terjebak di tepi sungai karena jembatan yang mereka bangun belum membuka jalan bagi hak mereka sendiri. Alegori itu kini seolah menjelma menjadi kenyataan bagi sejumlah mitra pelaksana pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Kabupaten Paser. Bangunan telah berdiri, pekerjaan telah dituntaskan, namun kepastian pembayaran masih tertahan dalam lorong birokrasi yang belum menemukan pintu keluarnya.
Merasa hak mereka belum memperoleh kejelasan, sejumlah mitra pelaksana pembangunan dapur MBG mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (28/7). Kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian terkait pembayaran proyek pembangunan dapur MBG senilai Rp3,5 miliar yang diklaim telah selesai 100 persen.
Perwakilan mitra, Maskur, menegaskan pembangunan dapur MBG di Kabupaten Paser telah rampung sesuai pekerjaan yang disepakati. Namun hingga kini, pembayaran dari yayasan yang menjadi mitra BGN belum juga memiliki kepastian.
“Kami minta kejelasan dan ketegasan dari pihak BGN di Jakarta. Pembangunan dapur MBG di Paser itu sudah selesai dan menghabiskan anggaran hingga Rp3,5 miliar. Tapi sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan,” ujar Maskur.
Ia mengungkapkan, pembangunan dapur tersebut melibatkan masyarakat serta pelaku usaha lokal. Demi memastikan proyek dapat selesai tepat waktu, dirinya bahkan harus mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan biaya pembangunan.
Menurutnya, situasi tersebut membuat masyarakat dan penyedia jasa di daerah berada pada posisi yang dirugikan. Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kepastian mengenai mekanisme pembayaran sekaligus penyelesaian kewajiban terhadap seluruh pihak yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
“Kami berharap BGN bisa memberikan kejelasan. Jangan sampai masyarakat kecil di daerah menjadi korban karena persoalan koordinasi antara BGN, yayasan, dan mitra kerja,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, rombongan dari Perkumpulan Mitra Berdaulat Gerakan Nasional (PERMIT BGN) juga mendatangi Kantor BGN. Kehadiran mereka untuk menyerahkan surat sekaligus meminta kepastian jadwal audiensi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional.
Ketua Umum PERMIT BGN, dr. Sterren Silalahi Samberi, mengatakan pihaknya tidak datang untuk melakukan tekanan, melainkan membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan yang dihadapi para mitra dapat disampaikan secara langsung.
“Kami tidak ada tuntutan aneh-aneh. Tadi datang hanya mengantarkan surat dan menanyakan kepastian surat audiensi pertama kita yang sudah dimasukkan sejak Kamis lalu,” kata Sterren.
Ia menjelaskan, rombongan telah menunggu hingga sore hari. Namun pertemuan dengan Kepala BGN belum dapat terlaksana karena yang bersangkutan telah meninggalkan kantor.
Sterren menambahkan, audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialami para mitra MBG di berbagai daerah sekaligus menawarkan solusi berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalankan program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis lahir dengan semangat memperkuat masa depan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi. Namun, di balik cita-cita besar itu, masih terdapat pekerjaan rumah yang menuntut penyelesaian cepat. Sebab, pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, melainkan juga dari hadirnya kepastian terhadap mereka yang telah bekerja.
Ironisnya, ketika dapur telah siap memasak untuk masa depan anak-anak Indonesia, justru para pembangunnya masih dipaksa “memasak” kesabaran di atas tungku ketidakpastian. Satire yang pahit pun muncul: program yang dibangun atas nama kesejahteraan akan kehilangan makna apabila para pelaksana di lapangan justru dibiarkan menunggu haknya tanpa kepastian. Kepercayaan publik bukan sekadar dibangun lewat janji, melainkan ditegakkan melalui tanggung jawab yang benar-benar ditunaikan.
Penulis : Andini
Editor : Annanda
