Anggaran Rp25 Miliar Disorot, Gubernur Kaltim Buka Suara soal Renovasi dan Fasilitas Jabatan

Senin, 6 April 2026 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud merespons sorotan publik atas anggaran Rp25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kantor gubernur dan perbaikan rumah jabatan.(Dok:Kawalkaltim)

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud merespons sorotan publik atas anggaran Rp25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kantor gubernur dan perbaikan rumah jabatan.(Dok:Kawalkaltim)

Samarinda, Kawalkaltim.com – Alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan publik. Besarnya nilai anggaran tersebut memicu perhatian, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi penggunaan keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil, terutama untuk memperbaiki fasilitas yang telah lama tidak digunakan.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi anggaran tersebut mencakup sejumlah item, di antaranya rehabilitasi ruang kerja Gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan sebesar Rp3 miliar, rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur Rp1,2 miliar, serta belanja mebel yang mendekati Rp1 miliar.

Menurut Rudy, kondisi rumah jabatan gubernur memang membutuhkan perhatian serius karena telah lama tidak difungsikan secara optimal.

“Pertama perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (06/04/2026).

Ia menekankan bahwa seluruh proses penganggaran tidak dilakukan secara sembarangan. Tahapan demi tahapan telah dilalui sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga persetujuan bersama legislatif.

Lebih lanjut, Rudy memastikan bahwa anggaran tersebut juga telah melalui evaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim TAPD,” tegasnya.

Di tengah sorotan yang berkembang, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: Masruji B

Editor : Annanda

Berita Terkait

Listrik Bontang Mendadak Terang Usai Didemo, Pengamat: PLN Harus Dievaluasi Total
Benggeris Tumbang, Sejarah Lahan Dipertanyakan: Antara Warisan Keluarga dan Aktivitas Perusahaan
Musda VI Golkar Kutai Barat Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Target Politik
Demokrat Kubar Turun ke Pasar, Parkir dan Kebersihan Jadi Perhatian
Demokrat Kubar Serap Aspirasi dari Lapangan, Masyarakat Diajak Aktif Bersuarа
Demokrat Kubar Turun ke Pasar Jaras, Soroti Penataan Pasar dan Akses Modal UMKM
Demokrat Kubar Peduli Kebersihan Pasar, Fasilitas TPS Jadi Sorotan
Serap Aspirasi Pedagang, Demokrat Kubar Soroti Penataan Pasar  Jaras Barong Tongkok
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 07:25 WIB

Listrik Bontang Mendadak Terang Usai Didemo, Pengamat: PLN Harus Dievaluasi Total

Jumat, 18 September 2026 - 02:35 WIB

Benggeris Tumbang, Sejarah Lahan Dipertanyakan: Antara Warisan Keluarga dan Aktivitas Perusahaan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 02:29 WIB

Musda VI Golkar Kutai Barat Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Target Politik

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Demokrat Kubar Turun ke Pasar, Parkir dan Kebersihan Jadi Perhatian

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 04:19 WIB

Demokrat Kubar Serap Aspirasi dari Lapangan, Masyarakat Diajak Aktif Bersuarа

Berita Terbaru