Kawalkaltim.com | UJOH BILANG – Ada sebuah kisah tentang sebatang pohon yang tumbang diterjang badai. Batangnya memang roboh, namun akar yang menghunjam tanah tetap menyimpan kehidupan. Begitu pula yang terjadi di Kampung Tiong Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Api memang melalap habis gedung Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (TK PAUD) pada Maret 2026 lalu, tetapi semangat belajar puluhan anak tetap bertahan meski harus menimba ilmu di Lamin Adat yang jauh dari kelayakan sebagai ruang pendidikan.
Kini, harapan untuk mengembalikan rumah belajar mereka mulai menemukan jalan. DPRD Mahulu memastikan pembangunan kembali gedung TK PAUD Tiong Buu menjadi salah satu aspirasi prioritas yang akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan.
Selama berbulan-bulan pascakebakaran, puluhan siswa yang berasal dari lima kampung terpaksa mengikuti proses belajar mengajar di Lamin Adat. Kondisi tersebut dinilai jauh dari ideal karena bangunan tersebut bukan dirancang sebagai fasilitas pendidikan.
Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Menurutnya, anak-anak berhak memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memadai agar proses pendidikan berlangsung optimal.
“Anak-anak saat ini belajar di Lamin Adat, itu bukan sekolah sehingga fasilitas penunjangnya, seperti ruang belajar dan kursi tentu tidak selengkap sekolah pada umumnya,” kata Devung, Selasa (3/8/2026).
Ia menjelaskan, usulan pembangunan kembali TK PAUD menjadi aspirasi utama masyarakat saat dirinya melaksanakan reses di Kampung Tiong Buu. Selain sekolah, warga juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi Balai Adat yang kini mengalami banyak kerusakan.
Balai Adat selama ini menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat dan budaya masyarakat. Namun, kondisi fisik bangunan dinilai semakin memprihatinkan akibat atap yang bocor, plafon berlubang, hingga lantai yang mulai rusak.
“Balai adat ini sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat ke depan, sehingga masyarakat meminta agar dilakukan renovasi,” ujarnya.
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, DPRD Mahulu berkomitmen mengupayakan agar usulan-usulan yang memungkinkan dapat dimasukkan ke dalam APBD Perubahan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
“Ini merupakan tahapan untuk menginput aspirasi atau pokir DPRD ke dalam APBD Perubahan. Semua usulan yang sifatnya tidak membutuhkan proses pelelangan atau nilainya tidak terlalu besar akan kami upayakan masuk dalam kamus usulan DPRD untuk dibahas di APBD Perubahan,” paparnya.
Meski demikian, Devung mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran serta tahapan penyusunan APBD menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, sehingga program yang membutuhkan biaya besar kemungkinan akan diperjuangkan pada pembahasan APBD 2028.
“Kalau usulan yang membutuhkan anggaran besar, tentu kemungkinan baru bisa kita bicarakan pada APBD tahun 2028. Karena penyusunan anggaran tahun 2027 saat ini sudah berjalan, sehingga kami akan menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” tutup Devung.
Di tengah bentangan hutan dan sungai Mahakam Hulu, waktu seolah terus mengetuk pintu nurani para pengambil kebijakan. Dinding-dinding Lamin Adat yang selama ini menjadi ruang belajar sementara seakan berbisik bahwa setiap anak berhak memiliki sekolah yang layak. Sebab pendidikan bukan sekadar membangun gedung, melainkan menegakkan masa depan yang kelak akan menjadi fondasi kokoh bagi Mahakam Ulu.
Penulis : AminYS
Editor : Annanda
