Kawalkaltim.com | SENDAWAR – Sebuah kapal yang telah penuh bekal tak akan pernah mencapai pelabuhan jika sauhnya tak kunjung diangkat. Begitulah gambaran perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat pada Semester Pertama Tahun Anggaran 2026. Pendapatan mulai mengalir, tetapi laju belanja justru masih berjalan perlahan, menyisakan pertanyaan besar tentang efektivitas pelaksanaan pembangunan yang dinanti masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa III DPRD Kutai Barat, Selasa (4/8/2026), saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026.
Hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) menunjukkan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 43,57 persen dari target APBD. Namun, capaian tersebut belum diikuti dengan penyerapan belanja yang memadai. Hingga semester pertama, realisasi belanja daerah baru mencapai 25,51 persen, sedangkan belanja modal yang menjadi motor utama pembangunan fisik baru terealisasi 2,10 persen dari total pagu anggaran.
Menurut DPRD, kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar program dan kegiatan masih akan bertumpu pada sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terencana, terukur, dan terkendali agar target pembangunan daerah hingga akhir tahun dapat diwujudkan.
Menyampaikan rekomendasi DPRD dalam rapat paripurna, Anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi agar pelaksanaan APBD pada semester berikutnya berjalan lebih efektif.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kubar,” kata Adrianus.
Tak hanya mencatat rendahnya serapan anggaran, Pansus DPRD juga menemukan berbagai persoalan yang hampir merata di sejumlah perangkat daerah. Mulai dari lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pekerjaan fisik, panjangnya proses administrasi, hingga belum optimalnya koordinasi antarlembaga pemerintah.
Bagi DPRD, persoalan tersebut bukan lagi sekadar hambatan teknis di masing-masing organisasi perangkat daerah. Masalah itu dinilai mencerminkan perlunya pembenahan menyeluruh, mulai dari kualitas perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga sistem pengendalian APBD.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, DPRD Kutai Barat merumuskan 40 rekomendasi yang terbagi dalam empat bidang strategis, yakni pengelolaan fiskal daerah, pelaksanaan APBD, tata kelola pemerintahan dan kelembagaan, serta pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pada sektor pengelolaan fiskal, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penyaluran pendapatan transfer, meningkatkan kualitas perencanaan pembiayaan daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan.
Sementara pada bidang pelaksanaan APBD, DPRD menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja, khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengevaluasi paket pekerjaan yang belum berjalan, memperkuat monitoring dan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
Rendahnya realisasi belanja pada semester pertama kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Empat puluh rekomendasi yang disampaikan DPRD bukan sekadar daftar administrasi, melainkan peta jalan agar roda pembangunan kembali berputar lebih cepat dan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat sebelum kalender anggaran menutup lembar terakhirnya.
Pada akhirnya, waktu tidak pernah berhenti menunggu. Ia terus berjalan mengetuk pintu setiap program yang belum terlaksana, seolah mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang tertahan adalah harapan masyarakat yang masih menunggu untuk diwujudkan.
Penulis : Amin YS
Editor : Annanda
