Kawalkaltim.com, BONTANG – Di sebuah negeri yang bergantung pada aliran energi, ada sebuah sungai yang seharusnya mengalir tenang hingga ke setiap muara. Namun ketika air mulai surut sebelum mencapai tujuan, warga hanya melihat permukaan yang tenang tanpa mengetahui siapa yang diam-diam membendung arus di hulunya. Begitulah gambaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut mendorong Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur.
Menurut Purwadi, audit diperlukan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM yang diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang kendaraan di berbagai daerah, termasuk Kota Bontang.
Ia menilai sistem pengawasan yang selama ini mengandalkan barcode belum mampu menutup seluruh celah penyimpangan.
“Barcode itu pun masih bisa diakali. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dengan sistem yang lebih baik,” ujarnya.
Purwadi menjelaskan, proses audit dapat dilakukan dengan mencocokkan volume BBM yang didistribusikan ke setiap SPBU dengan data kendaraan yang melakukan pengisian.
Selain itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) di masing-masing SPBU dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk menelusuri apakah terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Jadi bisa dilihat apakah ada praktik yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Lebih jauh, Purwadi juga mendorong PT Pertamina memperkuat sistem digitalisasi distribusi BBM secara lebih terbuka dan transparan. Salah satunya melalui penyediaan informasi stok BBM di setiap SPBU yang dapat diakses masyarakat secara real time.
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut bukan hanya memudahkan masyarakat mencari SPBU yang masih memiliki persediaan BBM, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik terhadap distribusi energi.
“Harusnya masyarakat bisa mengetahui SPBU mana yang stoknya masih tersedia. Distribusi mobil tangki juga sebaiknya bisa dipantau sehingga lebih transparan,” ucapnya.
Tak hanya kepada Pertamina, Purwadi juga meminta pemerintah daerah agar tidak berhenti pada penertiban di lapangan semata. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Menurutnya, antrean panjang yang terus berulang merupakan sinyal bahwa persoalan distribusi belum terselesaikan secara sistemik. Dampaknya meluas, mulai dari masyarakat yang kehilangan waktu hingga pelaku usaha di sekitar SPBU yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi.
“Efek dominonya besar. Pedagang terganggu, masyarakat kehilangan waktu karena harus mengantre berjam-jam. Persoalan ini harus diselesaikan dari hulu sampai hilir,” pungkasnya.
Persoalan BBM bukan sekadar tentang kendaraan yang berhenti di depan dispenser, tetapi tentang kepercayaan publik terhadap sistem distribusi yang semestinya berjalan adil. Ketika transparansi belum sepenuhnya hadir, antrean seolah terus berbisik, meminta jawaban yang belum juga datang. Sementara waktu terus berjalan meninggalkan jejak kerugian, audit yang menyeluruh dinilai dapat menjadi langkah awal untuk memastikan setiap tetes BBM benar-benar mengalir kepada mereka yang berhak menerimanya.
Penulis: Imam Sudarno
Editor : Annanda
