Kawalkaltim.com | Samarinda – Di sebuah perahu besar yang berlayar melawan arus deras, seluruh awak harus mengayuh seirama agar tidak karam sebelum mencapai pelabuhan. Begitulah gambaran perjuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota yang kini bersatu memperjuangkan hak fiskal daerah. Ketika ombak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) menghantam dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum sepenuhnya diterima, mereka memilih mendayung bersama menuju pemerintah pusat demi menjaga keberlangsungan pembangunan.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk segera menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memperjuangkan pembayaran dana kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya mencapai sekitar Rp5,8 triliun.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, kondisi fiskal daerah membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh kepala daerah meminta agar dapat bersilaturahmi dan berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, dari total dana kurang salur DBH sebesar Rp5,8 triliun, sekitar Rp1,1 triliun merupakan hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara sekitar Rp4,7 triliun menjadi hak pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kaltim.
Sebagai bekal dalam pembahasan bersama pemerintah pusat, Pemprov Kaltim juga akan menyusun kajian ilmiah yang memotret kondisi fiskal masing-masing daerah. Kajian tersebut akan menguraikan dampak belum tersalurkannya dana DBH serta konsekuensi pemotongan TKD terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan, pelayanan dasar, hingga memenuhi berbagai belanja wajib.
Rudy Mas’ud juga menyambut positif informasi mengenai kemungkinan adanya tambahan transfer dana dari pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan.
“Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Jika benar ada tambahan transfer ke daerah, tentu kami menyambut baik,” katanya.
Menurut Rudy, kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah telah memengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban pembiayaan.
Karena itu, ia menegaskan perjuangan memperoleh hak fiskal tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus menjadi agenda bersama seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Dampak pemotongan TKD dan kurang salur DBH harus kita perjuangkan bersama. Kita akan datang baik-baik dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Dampak Fiskal Terjadi di Berbagai Daerah
Fenomena pemotongan Transfer ke Daerah bukan hanya dialami Kalimantan Timur. Sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di berbagai wilayah Indonesia juga menghadapi penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program prioritas lainnya. Banyak daerah kini melakukan penyesuaian anggaran sembari memperjuangkan hak-hak fiskal yang dinilai belum sepenuhnya disalurkan.
Bagi Kalimantan Timur, penyelesaian dana kurang salur DBH senilai Rp5,8 triliun dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, memperkuat kapasitas APBD, sekaligus memastikan roda pembangunan tetap berputar tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, angka-angka dalam laporan keuangan bukan sekadar deretan nominal. Ia menjelma menjadi denyut pembangunan yang mengetuk pintu-pintu sekolah, menyapa ruang-ruang pelayanan kesehatan, dan mendesak jalan-jalan yang seakan menunggu uluran anggaran untuk kembali bernapas, mengingatkan bahwa setiap rupiah yang menjadi hak daerah akan selalu membawa harapan bagi masyarakat yang dilayaninya.
Penulis : Masruji B
Editor : Annanda
