Anggaran Rp25 Miliar Disorot, Gubernur Kaltim Buka Suara soal Renovasi dan Fasilitas Jabatan

Senin, 6 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud merespons sorotan publik atas anggaran Rp25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kantor gubernur dan perbaikan rumah jabatan.(Dok:Kawalkaltim)

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud merespons sorotan publik atas anggaran Rp25 miliar yang dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kantor gubernur dan perbaikan rumah jabatan.(Dok:Kawalkaltim)

Samarinda, Kawalkaltim.com – Alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan publik. Besarnya nilai anggaran tersebut memicu perhatian, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi penggunaan keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil, terutama untuk memperbaiki fasilitas yang telah lama tidak digunakan.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi anggaran tersebut mencakup sejumlah item, di antaranya rehabilitasi ruang kerja Gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan sebesar Rp3 miliar, rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur Rp1,2 miliar, serta belanja mebel yang mendekati Rp1 miliar.

Menurut Rudy, kondisi rumah jabatan gubernur memang membutuhkan perhatian serius karena telah lama tidak difungsikan secara optimal.

“Pertama perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (06/04/2026).

Ia menekankan bahwa seluruh proses penganggaran tidak dilakukan secara sembarangan. Tahapan demi tahapan telah dilalui sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga persetujuan bersama legislatif.

Lebih lanjut, Rudy memastikan bahwa anggaran tersebut juga telah melalui evaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pengelolaan anggaran tersebut.

“Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim TAPD,” tegasnya.

Di tengah sorotan yang berkembang, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dengan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: Masruji B

Editor : Annanda

Berita Terkait

Setahun Berjalan Tanpa Izin Operasional, Tambang Batu-Batu Masuk Radar Polres Bontang
49 Ribu Warga Samarinda Terdampak, Pemprov Kaltim Bongkar Ketimpangan JKN
Modus Tangki Siluman Terungkap, Polda Kaltim Ringkus Pelaku Penimbun BBM Subsidi
Bangkitkan Wisata yang Sempat Redup, Danau Tapal Kuda Gelar Lomba Mancing Meriah
Geger! Mayat Membusuk Ditemukan di Gunung Tabur, Polisi Selidiki Identitas Korban
Hibah Miliaran dari Daerah, Kapolda Kaltim Tegaskan: Penegakan Hukum Tetap Tegas
Bisnis Gelap BBM Subsidi di Kutai Barat Digulung Polisi, 38 Jirigen Pertalite Disita
Hari Kedua Pencarian Rahmat, Laut dan Hutan Bakau Disisir Tanpa Henti

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 07:23 WIB

Setahun Berjalan Tanpa Izin Operasional, Tambang Batu-Batu Masuk Radar Polres Bontang

Minggu, 12 April 2026 - 07:11 WIB

49 Ribu Warga Samarinda Terdampak, Pemprov Kaltim Bongkar Ketimpangan JKN

Selasa, 7 April 2026 - 18:02 WIB

Modus Tangki Siluman Terungkap, Polda Kaltim Ringkus Pelaku Penimbun BBM Subsidi

Selasa, 7 April 2026 - 16:50 WIB

Bangkitkan Wisata yang Sempat Redup, Danau Tapal Kuda Gelar Lomba Mancing Meriah

Selasa, 7 April 2026 - 16:22 WIB

Geger! Mayat Membusuk Ditemukan di Gunung Tabur, Polisi Selidiki Identitas Korban

Berita Terbaru