Anggaran Rp25 Miliar Disorot, Kemendagri Turun Tangan Periksa Renovasi Rujab Gubernur Kaltim

Jumat, 17 April 2026 - 01:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tampak udara Kompleks Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Penataan ruang kerja menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran belanja daerah tahun 2024–2025. (Kawalkaltim/Masruji)

Tampak udara Kompleks Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Penataan ruang kerja menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran belanja daerah tahun 2024–2025. (Kawalkaltim/Masruji)

Kawalkaltim.com, Samarinda  — Polemik anggaran rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar kian membesar dan menembus perhatian tingkat nasional. Proyek yang tercatat dalam APBD tahun anggaran 2025 itu menuai kritik tajam lantaran dinilai terlalu fantastis untuk sekadar pekerjaan renovasi.

Sorotan publik yang terus menguat akhirnya memicu respons pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan telah menurunkan tim khusus guna menelusuri penggunaan anggaran yang berkaitan dengan fasilitas ruang kerja dan hunian kepala daerah tersebut.

Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim, M. Irfan Pranata, membenarkan adanya langkah tersebut. Ia menyebut, perhatian luas dari masyarakat dan media menjadi salah satu alasan utama turunnya tim pemeriksa dari pusat.

“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPRD Kaltim, Senin (13/4/2026).

Meski demikian, Irfan mengaku belum mengetahui secara detail titik fokus pemeriksaan yang tengah dilakukan. Ia hanya memastikan bahwa proses penelusuran tersebut berkaitan erat dengan perencanaan dan pengalokasian belanja daerah dalam proyek rehabilitasi rujab tersebut.

Di tengah sorotan tersebut, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak hanya datang dari Kemendagri. Saat ini, APBD Kaltim tahun 2025 juga tengah dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Audit yang sedang berjalan itu mencakup aspek administratif hingga kepatuhan terhadap regulasi hukum dalam penggunaan anggaran daerah. Hasil pemeriksaan dijadwalkan akan diumumkan pada akhir April mendatang.

“Ditunggu saja. Jika menjadi temuan, bisa saja memengaruhi opini kewajaran yang diberikan BPK,” pungkasnya.

Situasi ini menempatkan proyek rehabilitasi rujab sebagai salah satu isu krusial dalam tata kelola anggaran daerah di Kalimantan Timur. Publik kini menanti hasil pemeriksaan, yang berpotensi membuka lebih jauh transparansi—atau justru persoalan—di balik angka Rp25 miliar tersebut.

Penulis : Masruji B

Editor  : Annanda

Berita Terkait

Akhirnya Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah, Yahya Tonang Sebut Sejarah Baru Praperadilan di Kutai Barat
Jalur Ferry Long Bagun Jadi Pintu Sabu, Tim 12 Satgas Citarum BAIS TNI Bekuk Pengedar Tujuan Mess PLTA
Menyisir Jejak APBD: Polisi Geledah BPBD Kutai Barat dalam Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran
DPR RI Diminta Turun ke Kutai Barat, Persoalan Plasma Sawit hingga Dugaan Kriminalisasi Warga Jadi Sorotan
𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐌𝐞𝐧𝐞𝐦𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐉𝐞𝐣𝐚𝐤𝐧𝐲𝐚: 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐮𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐂𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐁𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐝𝐢 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐊𝐞𝐬𝐢𝐠𝐚𝐩𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐫𝐞𝐬 𝐊𝐮𝐛𝐚𝐫
𝐁𝐮𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐬, 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐊𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐖𝐚𝐣𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐊𝐮𝐭𝐚𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭
“Di Mana Keadilan di Negeri Ini?” — Tangis Anak Yatim Pecah Saat Lahan Keluarganya Digarap PT NPR
Putusan Pengadilan Sudah Terbit, Kompensasi Belum Dibayar: Warga Dilang Putih Bersuara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 04:06 WIB

Akhirnya Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah, Yahya Tonang Sebut Sejarah Baru Praperadilan di Kutai Barat

Selasa, 23 Juni 2026 - 15:37 WIB

Jalur Ferry Long Bagun Jadi Pintu Sabu, Tim 12 Satgas Citarum BAIS TNI Bekuk Pengedar Tujuan Mess PLTA

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:54 WIB

Menyisir Jejak APBD: Polisi Geledah BPBD Kutai Barat dalam Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran

Rabu, 3 Juni 2026 - 09:01 WIB

DPR RI Diminta Turun ke Kutai Barat, Persoalan Plasma Sawit hingga Dugaan Kriminalisasi Warga Jadi Sorotan

Selasa, 26 Mei 2026 - 17:52 WIB

𝐁𝐮𝐝𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐬, 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐊𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐮𝐣𝐢 𝐖𝐚𝐣𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐢 𝐊𝐮𝐭𝐚𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐭

Berita Terbaru

Ilustrasi

Nasional

BNI Perkuat Arah Perbankan Masa Depan Lewat Strategi ESG

Senin, 1 Jun 2026 - 05:03 WIB