Kawalkaltim.com, Kutim — Di sebuah negeri yang konon memiliki lumbung padi melimpah, para penjaga ditugaskan untuk memastikan setiap butir tersimpan rapi. Namun waktu berjalan, dan tanpa disadari, lumbung itu mulai berlubang. Bukan karena badai, melainkan oleh tikus-tikus yang datang berulang, menggigit perlahan, sementara para penjaga justru sibuk menghitung karung dari kejauhan.
Gambaran itu kini seperti cermin bagi kondisi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Rentetan kasus korupsi yang menjerat jajaran eksekutif dalam satu dekade terakhir memantik sorotan tajam terhadap fungsi pengawasan DPRD.
Kritik keras disampaikan Habibi. Ia menilai maraknya dugaan penyelewengan anggaran daerah menjadi indikator lemahnya kontrol legislatif.
Kasus terbaru mencuat setelah penetapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan mesin Rice Processing Unit (RPU) oleh Polda Kalimantan Timur.
“Maraknya kasus penyelewengan APBD adalah alarm keras. Di mana fungsi pengawasan DPRD selama ini? Fungsi pengawasan bukan pajangan,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat semestinya berada di garis depan dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai aturan. Jika eksekutif berulang kali tersandung kasus hukum, maka sudah seharusnya legislatif melakukan evaluasi menyeluruh.
“APBD adalah hak rakyat, bukan untuk jeruji. Jangan sampai kepercayaan publik ikut runtuh karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.
Dalam catatan yang dihimpun, sejumlah kasus besar pernah terjadi di Kutim. Mulai dari perkara suap proyek infrastruktur pada 2019–2020 yang menyeret kepala daerah, hingga dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 2024 dengan estimasi kerugian sekitar Rp4,9 miliar.
Tak hanya itu, dugaan korupsi pengadaan solar cell (PLTS) di Dinas Pendidikan Kutim pada 2020 juga menjadi sorotan, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Melihat pola yang berulang, Habibi mendesak DPRD Kutim untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi kinerja secara menyeluruh serta memaksimalkan penggunaan hak-hak legislatif dalam mengawal kebijakan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan APBD agar dapat diakses publik, sekaligus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
“Sepuluh tahun kasus berulang bukan kebetulan. Saatnya DPRD membuktikan keberpihakannya kepada rakyat,” pungkasnya.
Pada akhirnya, publik hanya bisa berharap para penjaga lumbung benar-benar terjaga. Sebab jika lubang itu terus dibiarkan, mungkin suatu hari nanti yang tersisa bukan lagi padi untuk dibagi, melainkan cerita panjang tentang bagaimana semuanya pernah hilang—secara “terlalu rapi” untuk disebut kebetulan.
Penulis : Kurniansyah
Editor : Annanda
