Kawalkaltim.com, Samarinda – Rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Kalimantan Timur terus bergulir. Aksi ini muncul sebagai respons atas ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Sejumlah posko aksi telah didirikan di berbagai titik di Samarinda, di antaranya di Jalan M Yamin, Jalan Milono, serta di area samping Kantor Gubernur Kaltim. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi sekaligus penyaluran logistik bagi peserta aksi.
Dari pantauan di lapangan, dukungan masyarakat terhadap aksi tersebut terus mengalir. Warga menyumbangkan berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, minuman, hingga bantuan uang tunai. Donasi tidak hanya berasal dari Samarinda, tetapi juga datang dari sejumlah daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong.
“Bentuknya beragam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, hingga uang tunai,” ujar Koordinator Lapangan Aksi 21 April, Erly Sopiansyah.
Menurut Erly, ketersediaan logistik di posko saat ini dinilai cukup memadai. Stok air minum bahkan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 1.000 peserta aksi. Selain itu, donasi dalam bentuk uang tunai juga terus bertambah.
Melalui metode pembayaran digital QRIS, jumlah donasi disebut telah mencapai lebih dari Rp20 juta, meskipun total keseluruhan masih dalam proses pendataan dan diperkirakan akan terus meningkat.
Tuntutan Aksi
Lebih lanjut, Erly menjelaskan bahwa tuntutan massa dalam aksi tersebut mengerucut pada tiga poin utama. Pertama, permintaan evaluasi terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar.
Kedua, desakan agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat dicegah dan ditindak secara tegas. Ketiga, permintaan agar DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan independen.
“Jangan sampai relasi keluarga memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” tegasnya.
Respons DPRD
Menanggapi rencana aksi tersebut, Anggota DPRD Kaltim Abdulloh mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusivitas daerah. Ia mengakui adanya beragam respons dari masyarakat, termasuk kritik yang berkembang di media sosial.
“Walaupun dihujat, itu bagian dari dinamika. Yang penting kita tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Abdulloh menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Demo tidak dilarang, menyampaikan aspirasi itu hak semua orang. Tapi kami mengimbau agar dilakukan dengan santun dan tidak anarkis,” katanya.
Terkait substansi tuntutan aksi, termasuk sorotan terhadap anggaran renovasi rumah jabatan, ia memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut dan menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak penggagas aksi.
Di tengah dinamika yang berkembang, DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur, terutama menjelang aksi yang diperkirakan akan melibatkan massa dalam jumlah besar.
Penulis: Masruji B
Editor : Annanda
