Kawalkaltim.com, Samarinda — Kota ini seperti sebuah panggung yang lampunya mulai dinyalakan perlahan. Di sudut-sudut jalan, denyutnya terasa berbeda—seperti genderang yang dipukul pelan, menandai datangnya sesuatu yang lebih besar. Samarinda tak sekadar menjadi ruang, tetapi arena tempat harapan, kegelisahan, dan suara rakyat bersiap bertemu dalam satu momentum.
Polda Kalimantan Timur menyiapkan 1.700 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026). Pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga agar jalannya demonstrasi tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum.
“Kami menghormati penyampaian aspirasi karena dilindungi undang-undang, tetapi tetap harus menjaga keamanan dan menghormati hak orang lain,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pengamanan akan mengedepankan langkah humanis melalui upaya preventif dan preemtif. Penegakan hukum, lanjut dia, akan ditempuh secara terukur apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
Aksi yang direncanakan berlangsung di dua titik—Kantor DPRD Kaltim pada pukul 10.00 WITA dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim—akan melibatkan berbagai unsur pengamanan, mulai dari TNI, Satpol PP, hingga tim kesehatan.
Kepolisian juga mengimbau para koordinator aksi untuk menjalin komunikasi yang baik guna meminimalisasi potensi gangguan, termasuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi.
Menjelang hari pelaksanaan, pergerakan massa mulai meningkat. Posko-posko koordinasi bermunculan di sejumlah titik strategis, seperti Jalan M. Yamin, Jalan Milono, dan kawasan sekitar Kantor Gubernur, menandai konsolidasi yang kian menguat.
Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, mengungkapkan bahwa dukungan datang dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Tenggarong. Bantuan yang mengalir tidak hanya berupa logistik, tetapi juga donasi digital yang terus bertambah.
“Donasi melalui QRIS sudah lebih dari Rp20 juta dan masih bertambah,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa mengusung tiga tuntutan utama: evaluasi anggaran pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
Aksi 21 April diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Samarinda dalam beberapa waktu terakhir—sebuah momentum yang bukan hanya menguji kesiapan aparat, tetapi juga kedewasaan publik dalam berdemokrasi.
Di ujungnya, riuh yang akan terjadi mungkin tak sepenuhnya sunyi dari gesekan. Namun, seperti air yang mencari jalannya sendiri, aspirasi publik diharapkan tetap mengalir dalam alur yang lebih tertata—menemukan muaranya tanpa harus meluap menjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Penulis: Masruji B
Editor : Annanda
